Sejarah terbentuknya Kota Jambi

Di Pulau Sumatera, Provinsi Jambi merupakan bekas wilayah Kesultanan Islam Melayu Jambi (1500-1901). Kesultanan ini memang tidak berhubungan secara langsung dengan 2 kerajaan Hindu-Budha pra-Islam. Sekitar Abad 6 awal 7 M berdiri KERAJAAN MALAYU (Melayu Tua) terletak di Muara Tembesi (kini masuk wilayah Batanghari, Jambi). Catatan Dinasti Tang mengatakan bahwa awak Abad 7 M. dan lagi pada abad 9 M Jambi mengirim duta/utusan ke Empayar China ( Wang Gungwu 1958;74). Kerajaan ini bersaing dengan SRI WIJAYA untuk menjadi pusat perdagangan. Letak Malayu yang lebih dekat ke jalur pelayaran Selat Melaka menjadikan Sri Wijaya merasa terdesak sehingga perlu menyerang Malayu sehingga akhirnya tunduk kepada Sri Wijaya. Muaro jambi, sebuah kompleks percandian di hilir Jambi mungkin dulu bekas pusat belajar agama Budha sebagaimana catatan pendeta Cina I-Tsing yang berlayar dari India pada tahun 671. Ia belajar di Sriwijaya selama 4 tahun dan kembali pada tahun 689 bersama empat pendeta lain untuk menulis dua buku tentang ziarah Budha. Saat itulah ia tulis bahwa Kerajaan Malayu kini telah menjadi bahagian Sri Wijaya.

Abad ke 11 M setelah Sri Wijaya mulai pudar, ibunegeri dipindahkan ke Jambi ( Wolters 1970:2 ). Inilah KERAJAAN MALAYU (Melayu Muda) atau DHARMASRAYA berdiri di Muara Jambi. Sebagai sebuah bandar yang besar, Jambi juga menghasilkan berbagai rempah-rempahan dan kayu-kayuan. Sebaliknya dari pedagang Arab, mereka membeli kapas, kain dan pedang. Dari Cina, sutera dan benang emas,sebagai bahan baku kain tenun songket ( Hirt & Rockhill 1964; 60-2 ). Tahun 1278 Ekspedisi Pamalayu dari Singasari di Jawa Timur menguasai kerajaan ini dan membawa serta putri dari Raja Malayu untuk dinikahkan dengan Raja Singasari. Hasil perkawinan ini adalah seorang pangeran bernama Adityawarman, yang setelah cukup umur dinobatkan sebagai Raja Malayu. Pusat kerajaan inilah yang kemudian dipindahkan oleh Adityawarman ke Pagaruyung dan menjadi raja pertama sekitar tahun 1347. Di Abad 15, Islam mulai menyebar ke Nusantara.

Kesultanan Jambi

Tanah Pilih Pesako Betuah. Seloka ini tertulis di lambang Kota Jambi hari ini. Dimana menurut orang tua-tua pemangku adat Melayu Jambi, Kononnya Tuanku Ahmad Salim dari Gujarat berlabuh di selat Berhala, Jambi dan mengislamkan orang-orang Melayu disitu, ia membangun pemerintahan baru dengan dasar Islam, bergelar Datuk Paduko Berhalo dan menikahi seorang putri dari Minangkabau bernama Putri Selaras Pinang Masak. Mereka dikaruniai Allah 4 anak, semuanya menjadi datuk wilayah sekitar kuala tersebut. Adapun putra bungsu yang bergelar Orang Kayo Hitam berniat untuk meluaskan wilayah hingga ke pedalaman, jika ada tuah, membangun sebuah kerajaan baru. Maka ia lalu menikahi anak dari Temenggung Merah Mato bernama Putri Mayang Mangurai. Oleh Temenggung Merah Mato, anak dan menantunya itu diberilah sepasang Angsa serta Perahu Kajang Lako. Kepada anak dan menantunya tersebut dipesankan agar mengikuti aliran Sungai Batanghari untuk mencari tempat guna mendirikan kerajaan yang baru itu dan bahwa tempat yang akan dipilih sebagai tapak kerajaan baru nanti haruslah tempat dimana sepasang Angsa bawaan tadi mahu naik ke tebing dan mupur di tempat tersebut selama dua hari dua malam.

Setelah beberapa hari menghiliri Sungai Batanghari kedua Angsa naik ke darat di sebelah hilir (Kampung Jam), kampung Tenadang namanya pada waktu itu. Dan sesuai dengan amanah mertuanya maka Orang Kayo Hitam dan istrinya Putri Mayang Mangurai beserta pengikutnya mulailah membangun kerajaan baru yang kemudian disebut “Tanah Pilih”, dijadikan sebagai pusat pemerintahan kerajaannya (Kota Jambi) sekarang ini.

Asal Nama Jambi

Jambi berasal dari kata Jambe dalam bahasa Jawa yang bererti Pinang. Kemungkinan besar saat Tanah Pilih dijadikan tapak pembangunan kerajaan baru, pepohonan pinang banyak tumbuh disepanjang aliran sungai Batanghari, sehingga nama itu yang dipilih oleh Orang Kayo Hitam.

Keris Siginjai

Hubungan Orang Kayo Hitam dengan Tanah Jawa digambarkan dalam cerita orang tuo-tuo yang mengatakan bahwa Orang Kayo Hitam pergi ke Majapahit untuk mengambil Keris bertuah, dan kelak akan menjadikannya sebagai keris pusaka Kesultanan Jambi. Keris itu dinamakan Keris Siginjai. Keris Siginjai terbuat dari bahan-bahan berupa kayu, emas, besi dan nikel. Keris Siginjai menjadi pusaka yang dimiliki secara turun temurun oleh Kesultanan Jambi. Selama 400 tahun keris Siginjai tidak hanya sekadar lambang mahkota kesultanan Jambi, tapi juga sebagai lambang pemersatu rakyat Jambi.

Sultan terakhir yang memegang benda kerajaan itu adalah Sultan Achmad Zainuddin pada awal abad ke 20. Selain keris Siginjai ada sebuah keris lagi yang dijadikan mahkota kerajaan yaitu keris Singa Marjaya yang dipakai oleh Pangeran Ratu (Putra Mahkota). Pada tahun 1903 Pangeran Ratu Martaningrat keturunan Sultan Thaha yang terakhir menyerahkan keris Singa Marjaya kepada Residen Palembang sebagai tanda penyerahan. Pemerintah Hindia Belanda kemudian menyimpan Keris Siginjai dan Singa Marjaya di Museum Nasional (Gedung Gajah) di Batavia (Jakarta).

Sepucuk Jambi Sembilan Lurah

Seloka ini tertulis di lambang Propinsi Jambi, menggambarkan luasnya wilayah Kesultanan Melayu Jambi yang merangkumi sembilan lurah dikala pemerintahan Orang Kayo Hitam, yaitu : VIII-IX Koto, Petajin, Muaro Sebo, Jebus, Aer Itam, Awin, Penegan, Miji dan Binikawan. Ada juga yang berpendapat bahwa wilayah Kesultanan Jambi dahulu meliputi 9 buah lurah yang dialiri oleh anak-anak sungai (batang), masing-masing bernama :

1. Batang Asai

2. Batang Merangin]

3. Batang Masurai

4. Batang Tabir

5. Batang Senamat

6. Batang Jujuhan

7. Batang Bungo

8. Batang Tebo, dan

9. Batang Tembesi.

Batang-batang ini merupakan Anak Sungai Batanghari yang keseluruhannya itu merupakan wilayah Kesultanan Melayu Jambi.

Kesultanan Jambi (1790-1904)

1790 – 1812 Masa Badruddin bin Ahmad Sultan Ratu Seri Ingalaga

1812 – 1833 Mahmud Muhieddin bin Ahmad Sultan Agung Seri Ingalaga

1833 – 1841 Muhammad Fakhruddin bin Mahmud Sultan Keramat

1841 – 1855 Abdul Rahman Nazaruddin bin Mahmud

1855 – 1858 Thaha Safiuddin bin Muhammad (1st time)

1858 – 1881 Ahmad Nazaruddin bin Mahmud

1881 – 1885 Muhammad Muhieddin bin Abdul Rahman

1885 – 1899 Ahmad Zainul Abidin bin Muhammad

1900 – 1904 Thaha Safiuddin bin Muhammad (2nd time)

1904 Dihancurkan Belanda

Provinsi Jambi

Wilayah propinsi Jambi hari ini pun terbagi atas 1 Bandar Ibukota (Jambi) dan 9 daerah mungkin agar sesuai seloka adat tadi. Tetapi nama daerahnya telah bertukar, iaitu :

1. Muara Jambi beribu kota di Sengeti

2. Bungo beribu kota di Muaro Bungo

3. Tebo beribu kota di Muaro Tebo

4. Sarolangun beribu kota di Sarolangun Kota

5. Merangin/Bangko beribu kota di Kota Bangko

6. Batanghari beribu kota di Muara Bulian

7. Tanjung Jabung Barat beribu kota di Kuala Tungkal

8. Tanjung Jabung Timur beribu kota di Muara Sabak

9. Kerinci beribu kota di Sungai Penuh

Jika anda berkunjung ke Jambi, pastikan anda mencoba tempoyak& Kueh2 Durian, Mee Tek-Wan, Kopi Jambi, Batik Jambi dan Songket Melayu Jambi. Semuanya tersedia di Pasar Besar Angso Duo, Kota Jambi.

SEJARAH JAMBI

Provinsi Jambi dibentuk tanggal 2 Juli 1958 bersamaan waktunya dengan pembentukan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Sebelumnya Jambi merupakan salah satu daerah keresidenan di wilayah Provinsi Sumatera Tengah. Sementara di awal kemerdekaan, hanya ada satu provinsi di Sumatera, yaitu, provinsi Sumatera dan jambi adalah salah satu keresidenan di provinsi yang sangat luas itu.

Pada akhir abad ke 19 di wilayah Jambi terdapat kerajaan atau kesultanan Jambi. Tahun 1855, Kesultanan Jambi diperintah oleh Sultan Thaha Saifuddin. Pada saat Belanda mulai menduduki Kesultanan Jambi, tepatnya tahun 1858, Sultan Thaha menyingkir dari keraton dan melakukan perang gerilya. Dia gugur dalam perang melawan penjajah tahun 1904.

Setelah gugurnya Sultan Thaha, Belanda menguasai wilayah Jambi sepenuhnya. Tahun 1906, Belanda mulai membentuk administrasi pemerintahan di Jambi. Hal ini berarti bahwa Jambi yang sebelumnya ditangani oleh Keresidenan Palembang, menjadi keresidenan sendiri. Sebagai residen Jambi yang pertama adalah O.L. Helfrich, sebelumnya dia menjabat sebagai Asisten Residen Palembang.

Susunan pemerintahan pada zaman Belanda masih memperhatikan susunan adat seperti di zaman kesultanan, namun disertai dengan beberapa penyesuaian, disesuaikan dengan politik jajahannya. Singkatnya, pemerintahan Jambi di era penjajahan Belanda berturut-turut dari level teratas sampai terbawah adalah Residen-Kontrolir-Demang-Asisten Demang-Kepala Adat/Pasirah-Penghulu/kepala dusun-Rakyat.

Rakyat Jambi tidak sepenuhnya mengakui pemerintahan kolonial Belanda. Hal ini terbukti dengan adanya perlawanan, yaitu, perang Sarikat Abang yang terjadi pada tahun 1916. Perlawanan ini dapat dihentikan Belanda dan tokoh-tokoh perlawanannya disidangkan dalam suatu pengadilan yang dinamakan Pengadilan Rapat Besar Istimewa. Tokoh-tokoh perlawanan tersebut kemudian dibuang ke Digul, Ternate, dan Nusa Kambangan.

Setelah peristiwa pembangkangan tersebut, Belanda semakin memperketat ruang gerak rakyat dengan mengadakan pembatasan-pembatasan berbagai kegiatan perkumpulan dan organisasi politik. Akibatnya, semua perkumpulan dan organiasi politik vakum dan akhirnya mati. Jambi, akhirnya menjadi daerah yang kosong dari organisasi politik.

Larangan Belanda tersebut ternyata tidak hanya pada organisasi politik, melainkan melebar pada dunia pendidikan. Belanda melarang rakyat Jambi untuk bersekolah atau mendirikan sekolah. Setelah beberapa tokoh memperjuangkan pendirian sekolah, seperti yang dilakukan oleh H. Nawawi, H.M. Chatib A.T. Hanafiah, akhirnya ada juga beberapa sekolah yang berdiri, namun dengan pengawasan yang sangat ketat.

Karena ada pengaruh dari Jawa, tahun 1939 lahir beberapa partai politik di Jambi. Adanya partai politik ini membuka mata masyarakat Jambi bahwa mereka harus berjuang mencapai kemerdekaan. Kesadaran ini juga muncul karena, melalui partai-partai ini, mereka mengetahui bahwa di Eropa sedang terjadi peperangan sehingga terdapat ruang bagi rakyat di negeri jajahan untuk bangkit.

Harapan untuk merdeka dan hidup sejahtera semakin besar ketika Jepang mendarat di Jambi. Rakyat tertipu dengan propaganda "Sang Saudara Tua" yang mengatakan bahwa mereka akan memberi kemakmuran. Namun janji Jepang tersebut ternyata tidak dilakukan. Alih-alih mensejahterakan rakyat Jambi, Jepang menerapkan pemerintahan yang kejam. Bahan pangan yang dimiliki rakyat dirampas, dan sebagian rakyat dijadikan romusha. Kegiatan politik rakyat dilarang, bahkan dalam kegiatan sehari-hari pun selalu dimata-matai oleh tentara Jepang. Keadaan ini berlangsung sampai Indonesia merdeka, tanggal 17 Agustus 1945.

Di awal kemerdekaan, Jambi yang waktu itu berbentuk keresidenan, tidak pernah tenang. Kondisi ini disebabkan oleh adanya berbagai rongrongan keamanan, yaitu, dari Belanda yang berkeinginan menjajah kembali. Tanggal 28 Desember 1948, Belanda membombardir Jambi. Residen dan staf pemerintahan menyingkir ke dusun Rantaumajo.

Sementara itu para pejuang melakukan perlawanan sengit terhadap Belanda. Dalam peperangan itu, banyak pejuang Jambi yang gugur dan ditawan. Peperangan itu berakhir dengan dicapainya kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Belanda kemudian membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berisikan banyak negara bagian. Namun bentuk negara serikat ini tidak lama karena rakyat Indonesia tidak setuju dengan bentuk negara serikat dan berkeinginan untuk kembali kebentuk kesatuan. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia kembali berdiri.

Setelah Jambi menjadi provinsi, terpisah dari provinsi lama, yaitu, provinsi Sumatera Tengah, rakyat dan pemerintah Jambi mulai menata administrasi pemerintahannya. Gubernur pertama Jambi dijabat oleh M. Juuf Singedikane. Namun Jambi tidak bias langsung melakukan pembangunan karena adanya beberapa pemberontakan, yaitu, PRRI dan PKI. Baru setelah G30S/PKI dapat ditumpas, Jambi mulai dapat melakukan pembangunan.

Kemajuan pembangunan mulai terlihat pada masa pemerintahan gubernur RM Noer Atmadibrata yang memerintah dari tahun 1968 sampai 1974. Selanjutnya Jambi terus melakukan pembangunan seiring dengan program pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat. Lancarnya pembangunan ini terkait erat dengan terjaminnya keamanan sehingga membuat iklim dunia usaha semakin kondusif.

Sumber : Data Pemkot Jambi